BLOG LARONA SOLUTION

Berbagi Pengetahuan Seputar Teknologi dan Informasi Terbaru di Blog Larona Solution

Beranda / Objek dan Bukan Objek PPH Pasal 21

OBJEK DAN BUKAN OBJEK PPH PASAL 21


Card image cap


         Jika anda ditanya untuk apa bekerja seharian di kantor, di pasar, di kendaraan atau dimanapun, mungkin anda akan menjawab; “untuk mencari penghasilan”. Bagi anda yang kebetulan bekerja sebagai pegawai atau karyawan, biasanya ada pemotongan pajaknya. Mengapa penghasilan anda dipotong pajak? Karena penghasilan yang anda terima baik itu gaji atau tunjangan, merupakan objek Pajak Penghasilan. Apa sajakah yang merupakan objek Pajak Penghasilan 21? dan apa sajakah yang bukan merupakan objek Pph Pasal 21? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka dalam artikel berikut ini akan dibahas mengenai objek dan bukan objek Pajak Penghasilan Pasal 21.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berikut ini merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak terbaru PER-16/PJ/2016, yaitu:

  1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur,
    Contoh: Gaji, Upah Lembur, Bonus, Tunjangan-tunjangan
  2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima Pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya,
  3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja,
    Contoh: Susilo berusia 60 tahun dan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Susilo melakukan klaim Jaminan Pensiun ke kantor BPJS dan menerima uang sebesar 100jt, maka atas uang 100jt tersebut akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21.
  4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan,
  5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan,
  6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
  7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama,
  8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai,
  9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
    Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
    1. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, atau
    2. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Jenis penghasilan yang tidak dikenakan Pph Pasal 21 diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, yaitu:

  1. Pembayaran manfaat asuransi atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa,
    Contoh: Hendra menderita sakit gagal ginjal dan diharuskan untuk dirawat di rumah sakit. Hendra memutuskan untuk menggunakan asuransi kesehatan untuk meringankan biaya rumah sakit. Atas uang asuransi kesehatan tersebut tidak akan dipotong pph pasal 21 karena bukan objek pph pasal 21.
  2. Penerimaan dalam betuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit).
    Contoh: Riko saat ini bekerja di Kantor Konsultan, selain mendapat gaji dan tunjangan transport, Riko juga mendapatkan jatah makan siang dari kantor. Untuk gaji dan tunjangan transport akan dikenai pph pasal 21, namun atas jatah makan yg didapat oleh Riko tidak akan dipotong pajak, kecuali yang diberikan dalam bentuk uang.
  3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja,
    Contoh: Pada bulan Januari 2017 PT Sempurna membayar dana pensiun ke kantor BPJS senilai 500jt. Atas dana pensiun tersebut tidak dipotong pph pasal 21, akan dipotong pada saat karyawan melakukan klaim jaminan pensiun.
  4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan,
  5. Beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri.




YOUR
AD
HERE

Contact Us For details
Artikel Terbaru
Card image cap

Ubuntu merupakan salah satu distro yang banyak digunakan, termasuk bagi pengguna baru Linux juga banyak yang menggunakan Ubuntu. Alasannya ....

Card image cap

Webmin adalah aplikasi berbasiskan web, yang digunakan untuk sistem administrasi pada UNIX. Dengan menggunakan web browser, Anda ...

Chat Yuk!